Tantangan Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0 Terletak Pada UMKM

By Mirza M. Haekal on March 16th, 2019 6:15 AM in Blog



Ilham Akbar Habibie selaku Presiden The International Chamber of Commerce (ICC) menilai bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam pelaksanaan Revolusi Industri 4.0.

Pengembangan UMKM agar bisa naik keluat membuat Revolusi Industri 4.0 harus dilakukan secara bertahap dan tak buru-buru.

“Di Indonesia belum mampu semua industri langsung menjadi 4.0, harus dilakukan bertahap dan sesuai karakter industri itu sendiri. Dikarenakan, basis terbesar kita kan UMKM,” kata Ilham di sela-sela Forum CEO Asia Pasifik ke-5 Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Walauoun sudah banyak industri Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sudah menggunakan ekonomi digital, saat ini masih banyak UMKM yang mengandalkan mekanisasi atau industri 1.0 (pelaksanaan dengan sistem yang manual).

Demikain juga UMKM yang hanya menggunakan jaringan listrik atau industri berbasis 2.0. Selain itu, masih banyak juga yang baru saja menggunakan komputer atau industri 3.0.

“Bisa kita hitung, yang menggunakan data atau industri 4.0 jumlahnya masih sangat kecil. Tapi, mereka diharuskan untuk melek Industri 4.0 juga agar paham dengan perkembangan teknologi. Apalagi banyak UMKM yang pemasarannya sudah menggunakan ekonomi digital,” ujarnya.

Maka dari itu, lanjut Ilham, ICC Indonesia selaku organisasi nirlaba bidang perdagangan dengan anggota sekitar 100 perusahaan, berkomitmen untuk menggandeng UMK dan usaha-usaha di sektor ekonomi digital agar  bisa meningkatkan penerapan Industri 4.0 sehingga bargaining position-nya makin kuat.

“Hal ini agar posisi tawar industri di Indonesia makin tinggi di kancah perdangan internasional,” katanya.

Sekretaris ICC John WH Denton AO menambahkan dlama forum CEO ICC yang mempertemukan para pemimpin di Asia Pasifik untuk membahas masa depan peluang bisnis, investasi dan perdagangan yang akan dipengaruhi oleh isu-isu global.

“Acara ini sendiri untuk mempertemukan para CEO dan para pejabat senior pemerintah untuk membahas keterkaitan antara perubahan iklim dan perdagangan. Forum ini sekaligus akan membicarakan bagaimana bisnis di kawasan Asia Pasifik bisa mencapai Sasaran-saran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang termasuk ke dalam Agenda PBB tahun 2030 untuk manusia, planet dan kemakmuran,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *