Hambatan Utama dari UKM Adalah Akses Permodalan

By Mirza M. Haekal on March 31st, 2019 6:34 PM in Blog



Menurut Gregory (Greg) A. Elms, selaku Direktur Lapangan Proyek Bantuan Sekor Perdagangan dan Swasta (TPSA) Kanada-Indonesia, akses permodalan masih menjadi hambatan utama para pelaku UKM di Indonesia.

Greg dalam peluncuran laporan “Ikhtisar Dukungan untuk Pengusaha Perempuan di Indonesia dan Kanada: Fokus pada UKM dan Startup” di Jakarta, Rabu, ia menyoroti bagaimana beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi UKM, justru mengisolasi mereka.

Salah satu aturan yang Greg soroti adalah tentang Daftar Negatif Investasi yang direvisi pemerintah pada bulan November Lalu dan disebutkan bahwa penanaman modal asing ke Indonesia minimal sebesar Rp 10 miliar.

“Walaupun tak ada aturan yang menentukan besaran modal minimum, tapi dengan definisi UKM yang digunakan saat ini, yaitu dari sisi modal maksimal Rp 10 miliar. Hal ini seperti mencegah investasi ekuitas langsung kepada para UKM,” kata Greg.

Menurutnya, aturan ini akan menyulitkan pemilik modal yang ingin membantu dan memberi akses permodalan kepada pelaku UKM dalam format yang nantinya bisa dikonversi menjadi ekuitas.

“Hal ini membuat risiko bagi investor lebih tinggi, selain itu, beberapa mekanisme yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku UKM masih tetap memiliki kendali atas bisnis mereka,” ujar Greg.

Ia menambahkan, bahwa masalah seperti ini tak ditemukan di Kanada, di mana investor bisa menanamkan modalnya di bisnis apapun, dari skala sangat kecil hingga besar sekalipun.

“Tentu saja ada syarat dan peraturan yang beda, namun tak akan mengganggu investor untuk menanamkan modalnya dan mengembangkan bisnis di Kanada,” tambah Greg.

Masalah dari sisi akses permodalan ini harus bisa ditangani pemerintah, untuk mengembangkan peluang perdagangan serta investasi berkelanjutan dan tanggap gender.

TPSA sendiri dibuat untuk memberikan pelatihan, penelitan dan bantuan teknis kepada badan pemerintah sektor swasta, khususnya di UKM, akademisi dan organisasi masyarakat sipil tentang perdagangan megnenai informassi, analisis kebijakan perdagangan, reformasi regulasi serta promosi perdagangan dan investasi oleh ahli dari Kanada dan Indonesia.

Proyek lima tahun senilai hingga 12 juta dollar AS yang didanai oleh pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada ini dilaksanakan oleh The Conference Board of Canada dan mitra utama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementrian Perdagangan RI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *